Joko-Tri

Beberapa jam setelah Jokowi menyatakan siap melenggang sebagai Capres dari PDI-P (14/03), kontroversipun merebak. Utamanya di panggung social media. Banyak yang mengapresiasi keputusan itu dengan suka cita, juga tak sedikit yang mencibir dengan sarkasme yang kelewat keterlaluan. Yang mengapresiasi umunya orang-orang muda kritis yang selama ini masih menjadi jemaat setia swing voters (massa mengambang) lantaran masih menunggu dan mencermati (wait and see). Para pencaci, kebanyakan berasal dari kaum tua dan dan golongan oportunis yang merasa bos besarnya sedang dalam situasi terancam. 

Bagaimana tidak? Meski sudah diprediksi sejak jauh hari, munculnya Jokowi sebagai Capres tentu membuat panggung bursa capres menjadi morat-marit. Ini menjadikan pemilu eksekutif sudah tak menarik lagi lantaran mudah ditebak. Gun Gun Heryanto, pengamat politik, bahkan sampai berkelakar: dengan munculnya Jokowi sebagai Capres, calon-calon lain sesungguhnya sedang menunggu waktu mubazir untuk membakar pundi-pundi uangnya saja (Kompas.com/14/03). Wahyu Susilo, adik penyair cum aktivis Wiji Thukul lebih dalam lagi dengan beruajar: Pemilu Selesai. Pernyataan ini tentu berkait erat dengan fakta bahwa nyaris dalam seluruh temuan “pasar survey” Indonesia, elektabilitas dan popularitas Gubernur ceking itu memang meroket tajam. 

Tapi politik tentu tak sesederhana hasil survey. Banyak telikungan dan kelokan tajam yang musti dihadapi Jokowi. Salah satunya adalah janji kampanye Jokowi sewaktu hendak menuju kursi DKI-1: akan istiqomah mengampu Jakarta selama satu periode penuh. Janji inilah yang menjadi bumerang bagi lawan politik untuk memukul Jokowi dengan telak. Bahkan para advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Jakarta Baru berniat melayangkan gugatan class action atas pencapresan Jokowi. Alasannya, mereka tidak terima Jokowi meninggalkan jabatan Gubernur DKI di tengah jalan (Merdeka.com/15/03). Tentu kita semua tahu, ada motif politis di balik gugatan itu. 

Padahal tak sedikit pemimpin hebat dunia menggunakan pola yang sama dengan Jokowi. Hal ini bukan karena serakah atau lainnya, melainkan kehendak masyarakat yang memang ingin sang figur lebih merata lagi dalam menyemai kebijakan serta kebajikannya. Jadi alasan yang mengatakan Jokowi merupakan tipikal orang yang tak konsekwen, oportunis, kutu loncat, serakah, tentu sangat naif dan kuno sekali. Tanda bahwa pengetahuannya tentang dinamika politik sangat irit dan ekonomis. 

Yang paling lucu dari semua sinisme itu mungkin apa yang dilakukan oleh salah satu warga Lamongan, Jawa Timur. Dalam akun Facebooknya (Sudarsono Lamongan), orang yang mengaku bernama Sudarsono itu memanjatkan doa pada Tuhan agar Jokowi tersambar petir hingga mati. Entah apa yang membuatnya memiliki kebencian sedemikian rupa terhadap Jokowi.  Yang terang, ini salah satu gambaran utuh bahwa politik ternyata sanggup membuat orang memiliki kedunguan tak terkira: mengajak Tuhan untuk membunuh. Sontak, status Facebook yang di-share ke banyak orang itu pun menjadi olok-olok orang ramai. 

Tri

Jika Jokowi berangkat dari jabatan Walikota Solo, Tri Rismaharini kini masih menjabat sebagai Walikota Surabaya. Dalam torehan prestasi, Tri tak kalah seksinya dengan Jokowi. Keduanya merupakan “kebetulan sejarah” yang menarik dicermati. Kedua Walikota itu disinyalir oleh banyak orang sebagai langgam kepemimpinan yang sejati. Kepemimpianan yang mengandalkan substansi ketimbang bungkus, mengutamakan nurani ketimbang sederet legislasi, mendahulukan hajat wong cilik ketimbang syahwat para pemodal dan pembesar partai politik. Dan keduanya, secara kebetulan, juga diusung oleh partai banteng –meski kita juga tahu bahwa background Jokowi adalah pengusaha meubel dan Risma adalah Pegawai Negeri Sipil.

Jika Jokowi baru sanggup merelokasi pedagang kaki lima, Tri sudah jauh lebih dari itu. Tri menyulap kota Surabaya yang awalnya dekil dan kumal menjadi kota dengan seribu taman. Walikota “gila taman” ini benar-benar bermimpi ingin menjadikan Surabaya sebagai kota terbaik di dunia, dan upaya untuk itu kini sudah menganga di depan mata. Terbukti, tak kurang dari 51 penghargaan (baik Nasional maupun Internasional) diraih Surabaya di bawah kepemimpinan Tri. Di antaranya adalah: Future Gov tingkat Asia Pasifik (2013) dan The 2013 Asian Townscape Award (ATA) dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Jika Jokowi berani melawan syahwat mantan Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo, dalam konflik pembangunan mall di eks pabrik es Saripetojo, Solo, Tri berani menggebrak DPRD kota Surabaya dengan Peraturan Walikota (Perwali) yang kontroversial: menaikkan pajak reklame dan menolak pembangunan tol tengah kota Surabaya. Perwali No. 56/2010 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame dan Perwali No. 57 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame Terbatas di Kawasan Khusus Kota Surabaya dengan tegas menaikkan pajak reklame menjadi 25%. Kebijakan ini tentunya membuat geram para pengusaha dan pejabat/caleg yang suka “narsis” dan mengotori ruang publik.

Bagi Tri, tak semestinya ruang publik di Kota Pahlawan itu menjadi hutan iklan dan billboard. Begitu juga ihwal tol. Tri menilai keberadaan tol di tengah kota tidak akan bermanfaat untuk mengurai kemacetan. Sebaliknya, Tri lebih memilih meneruskan proyek frontage road dan MERR-IIC (Middle East Ring Road) yang akan menghubungkan area industri Rungkut hingga Jembatan Suramadu melalui area timur Surabaya. Kebijakan ini juga diyakini akan bermanfaat untuk pemerataan pembangunan kota.

Dalam hal elektabilitas, Tri juga tak kalah moncer dengan Jokowi. Bahkan mungkin Tri merupakan satu-satunya nama yang bisa dianggap mampu menyalip elektabilitas Gubernur penyuka Metalica itu. Dalam rilis survey yang diedarkan Laboratorium Psikologi Politik UI, pesaing Jokowi di deret paling atas hanyalah mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertanaman (DKP) Kota Surabaya itu. Tri berhasil melibas figur-figur alternatif semacam Basuki Tjahaya Purnama, Anies Baswedan dan bahkan Abraham Samad sekalipun. Hal yang sama juga dilansir oleh survey yang digodog oleh Political Communication Institute yang baru-baru ini mejeng di laman Tempo.co.

Indonesia Jaya

Di tengah kegalauan kita menghadapi tahun politik ini, dua figur di atas merupakan oase yang diharapkan sanggup menutup dahaga kita akan kepemimpinan yang hakiki. 16 tahun orde reformasi yang digaungkan sejak tahun 1998 benar-benar tidak reformatif hingga saat ini. Kinilah saatnya reformasi kita serahkan kepada mereka yang benar-benar mafhum kemana seharusnya biduk kapal Indonesia ini diarahkan. Jangan lagi kita biarkan para perompak politik membajak Indonesia Raya untuk ke sekian kalinya. 

Akhir kata. Duet di atas memang serasa ideal sekali, tapi semua keputusan berpulang pada hasil Pileg yang akan kita hadapi 9 April nanti. Apakah PDI-P akan meraih lebih dari 20% suara hingga bisa mengajukan capres-cawapres satu paket, atau kembali mengusung koalisi dengan partai lain. Di samping itu, kebijakan dan kelapangan dada diri Megawati juga menjadi titik solusi yang perlu diuji lagi di sini. Apakah Megawati bisa membuktikan dirinya sebagai anak ideologis Bung Karno? Atau sekadar anak genealogis semata. Entahlah. 

 

Yang jelas, jika kita mau membuka dada dan kepala lebar-lebar, puncak Indonesia jaya bisa diraih jika, dan hanya jika, yang memimpin adalah sesosok orang muda yang visioner, bersih, tulus, tanggap, merakyat, dan penuh empatik. Meski pasangan kandidat lain mungkin lebih pintar dan matching ketimbang pasangan Joko-Tri, tapi menjatuhkan pilihan tentu tak hanya berdasar pada kedua kategori itu.  Kita tak hanya butuh orang pintar,. Untuk konteks Indonesia yang semrawut ini, kita jauh lebih membutuhkan orang benar. Di sinilah, Jokowi-Tri Rismaharini mendapat proporsinya yang paling seksi. Bagaimana menurut Anda? 

Kabar Cirebon, 26 Maret 2014